Diskominfo Ternate Siapkan Launching Satu Data, Progres Capai 60 Persen

BMKG Minta Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

JAKARTA, OT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seiring dengan peningkatan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.

Dikutip dari laman resmi BMKG, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa peningkatan intensitas hujan dipicu oleh aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal.

Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

“Beberapa faktor utama yang berperan pada dinamika cuaca periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang diprediksi masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November 2025,” kata Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Siklon Tropis FUNG-WONG, yang saat ini berada di Laut Filipina timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin (>25 knot) di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

Sementara itu, kombinasi aktivitas MJO fase 5 (Maritime Continent) dengan gelombang Rossby Ekuator dan Kelvin turut meningkatkan pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur selama sepekan ke depan.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, memprakirakan adanya potensi cuaca ekstrem yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 10–16 November 2025. Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan sedang hingga lebat pada 10–12 November 2025 berpotensi terjadi di sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

Adapun potensi hujan lebat–sangat lebat (SIAGA) berpotensi terjadi di Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” jelas Andri.

Pada 13–16 November 2025, potensi hujan dengan kategori lebat–sangat lebat (SIAGA) masih akan terjadi di Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Adapun potensi hujan sedang–lebat masih berpotensi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.

Potensi angin kencang masih akan terjadi di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

Berdasarkan analisis ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mewaspadai perubahan cuaca mendadak seperti hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang; menghindari beraktivitas di ruang terbuka saat hujan petir; serta menjauhi pohon besar dan bangunan rapuh.

Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase berfungsi baik untuk mengurangi risiko genangan dan banjir. Peningkatan curah hujan diprakirakan berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini bersifat umum dan bertujuan memberikan panduan kewaspadaan. Untuk mengetahui detail prakiraan cuaca harian, peringatan dini, dan pembaruan terkini, masyarakat diimbau memantau secara berkala kanal resmi BMKG: situs http://www.bmkg.go.id, akun media sosial @infoBMKG, dan aplikasi InfoBMKG.

"Tetap waspada, siaga, dan pahami langkah keselamatan jika cuaca ekstrem terjadi di wilayah Anda" tulis BMK dalam siaran pers yang diterima redaksi indotimur.com.

 

KPK Pertahankan Opini WTP 6 Tahun Berturut-Turut

JAKARTA, OT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Capaian ini menandai keberhasilan KPK mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut sejak 2019, menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/10/2025). 

Dalam kesempatan ini, BPK juga menyerahkan surat tugas pemeriksaan kinerja terinci atas efektivitas strategi pencegahan korupsi tahun 2022 hingga semester I 2025.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dan dedikasi dalam menjaga tata kelola keuangan lembaga.

“Kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga opini WTP yang sudah diraih enam tahun berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh pegawai dan tim yang telah bekerja secara optimal dan berkoordinasi dengan baik. Kontribusi dan kinerja itulah yang menciptakan opini WTP,” ucap Setyo.

Dia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi bukti bahwa pengelolaan keuangan KPK telah berjalan transparan dan berintegritas.

“Kami tidak hanya menuntut akuntabilitas dari pihak lain, tapi juga harus membuktikannya dari dalam. Capaian ini bukti komitmen KPK menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyatakan laporan keuangan KPK dinilai wajar dalam semua hal yang material, meliputi realisasi anggaran, operasional, dan perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Dari sisi kinerja pencegahan korupsi periode 2022–semester I 2025, BPK menilai masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan pencegahan.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan apresiasi atas konsistensi KPK dalam pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK. Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan mencapai 92,21%, termasuk yang tertinggi secara nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen nyata KPK dalam menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan dan memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Nyoman.

Selain opini WTP, BPK juga mencatat empat prestasi KPK sepanjang 2024:

1. Penyelesaian 367 dari 398 rekomendasi BPK (92,21%);

2. Peringkat 1 Anugerah Manajemen ASN 2024 kategori pengelolaan kompetensi lembaga;

3. Peningkatan asset recovery 29,19% menjadi Rp739,6 miliar (2024) dari Rp524,4 miliar (2023);

4. Kenaikan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPK) dari 34 poin (2023) menjadi 37 poin (2024).

BACA JUGA : Wali Kota Serahkan Bantuan Mobil Operasional Untuk Kesultanan Ternate

Nyoman menambahkan, beberapa aspek seperti eksekusi barang rampasan inkracht dan pengelolaan barang sita eksekusi masih perlu diperbaiki ke depan.

Tahun 2024, realisasi anggaran KPK mencapai Rp1,357 triliun (98,53%) dari pagu efektif Rp1,377 triliun. Dalam periode yang sama, KPK mencatat penyelamatan keuangan negara sebesar Rp68,1 triliun, dengan Rp67,4 triliun berasal dari pencegahan potensi kerugian keuangan daerah. PNBP yang dihimpun mencapai Rp494 miliar, dengan Rp311 miliar di antaranya berasal dari uang pengganti perkara korupsi.

Predikat WTP ini mempertegas peran KPK tidak hanya sebagai penegak hukum antikorupsi, tetapi juga teladan dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.