Sebanyak 18 CPNS Lingkup Pemda Tidore Lulus Latsar Gelombang III

Peringati Hakordia, Ini Pesan Wali Kota Ternate

TERNATE, OT - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Agenda ini dilakaanakan pada Senin (8/12/2025), di aula lantai I kantor Wali Kota Ternate.

Turut hadir dalam kegiatan teraebut, Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, unsur Forkopimda, Kajari Ternate beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kota Ternate, para pimpinan OPD serta pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam sambutannya, Kepala Kejati Maluku Utara, Sufari, mengatakan kegiatan sosialisasi ini, bertujuan memperkuat langkah pencegahan korupsi di instansi pemerintah.

Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Kalau kita tidak transparan, tidak akuntabel, kemudian masyarakat tidak diberi kesempatan berpartisipasi, maka itu adalah awal dari hilirnya yang kurang baik," ujar Sufari.

Jenderal dua bintang itu menegaskan, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, Dr H M. Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi kepada Kejati Maluku Utara karena telah memilih Kota Ternate sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Hakordia.

"Alhamdulillah, Ternate diminta menjadi pelaksana sosialisasi anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate," ujar Wali Kota.

Dia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kotq Ternate dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Ternate.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kotq Ternate itu juga melaporkan tata kelola pemerintahan di Kotq Ternate terus menunjukkan hasil positif. 

Hal itu terlihat dari peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini mencapai 88 lebih, atau mendekati 89.

"Itu artinya kita on the track dalam menata pemerintahan. Yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan dan OPD untuk terus melakukan perbaikan. Intinya jangan sampai masyarakat dirugikan," tandasnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota turut berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional dan transparan.

 

OJK Perkuat Tata Kelola Tokenisasi Aset, Asia Diprediksi Jadi Pusat Pertumbuhan Keuangan Digital Global

TERNATE, OT– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab melalui pengembangan kerangka tokenisasi aset yang adaptif dan inklusif.

Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, dalam sambutannya pada hari kedua pelaksanaan OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali, Selasa (2/12/2025). Acara ini diselenggarakan OJK berkolaborasi dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan didukung oleh Financial Services Commission (FSC) Korea.

Mirza menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara OJK dan OECD yang kini diperluas untuk mencakup sektor keuangan digital, termasuk Kecerdasan Artifisial (AI) dan aset digital. Penyelenggaraan forum ini juga mengimplementasikan MoU kerja sama OJK dengan FSC Korea yang telah terjalin sejak 2016.

Diskusi hari kedua forum tersebut fokus pada lanskap baru keuangan digital Asia, khususnya pemanfaatan Distributed Ledger Technology (DLT), tokenisasi, dan mata uang digital bank sentral (CBDC).

"Perkembangan teknologi, termasuk AI dan tokenisasi, bukan lagi wacana masa depan, melainkan realitas saat ini yang membentuk kembali arsitektur pasar keuangan global," kata Mirza.

OJK juga menyoroti potensi pertumbuhan tokenisasi yang masif. Berdasarkan data internasional, pasar tokenisasi global diperkirakan akan tumbuh signifikan dari $0,6 triliun menjadi $18,9 triliun pada tahun 2033. Kawasan Asia Pasifik diprediksi menjadi pusat pertumbuhan dengan laju tahunan melebihi 21 persen.

Indonesia sendiri, di tengah adopsi layanan keuangan digital tertinggi di Asia, telah mengambil langkah konkret. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa OJK telah melaksanakan regulatory sandbox terhadap model bisnis tokenisasi.

"Fokus kami adalah pada tokenisasi aset nyata seperti emas, properti, dan surat berharga negara. Beberapa model bisnis telah dinyatakan lulus sandbox pada tahun ini dan menunjukkan antusiasme pasar terhadap kepemilikan fraksional dan ambang investasi yang lebih rendah," jelas Hasan Fawzi.

Menutup rangkaian kegiatan, Hasan Fawzi menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan pelindungan. "Kita perlu terus mendorong inovasi yang bertanggung jawab yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelindungan konsumen, integritas pasar dan stabilitas sistem keuangan,”ujarnya.

OJK optimis, melalui kolaborasi dengan regulator, pelaku industri, dan organisasi internasional, inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara inklusif, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan global.