Dua Tahun Bersama Malut United, Manageman Umumkan ''Berpisah'' Dengan Coach Imran dan Yeyen

Reses ke Dinkes Kota Ternate, Senator Hasbi Yusuf Akan Dorong Program Pelayanan Kesehatan

TERNATE, OT - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf melakukan reses di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, pada Senin (16/6/2025).

Pertemuan itu turut diikuti perwakilan dari instansi vertikal yakni Kepala Balai POM Sofifi, Tri Wandiro.

Senator Hasbi kepada awak media mengemukakan, reses kali ini untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari Dinkes Kota Ternate. 

Disamping itu, hal yang paling urgen adalah berkaitan dengan melaksanakan perintah nasional untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap minuman yang mengandung pemanis.

"Sebab, ada kebijakan yang kemudian dirumuskan di BPOM Nasional adalah rencana upaya untuk ada cukai pada semua minuman manis berkemasan," ucapnya.

Lebih lanjut, aktifis kemanusiaan itu menyatakan, terdapat data potensi penyakit yang menular seperti kolesterol, jantung yang cukup tinggi secara nasional. 

"Sehingga ada upaya preventif untuk pencegahan. Ini agar keuangan Negara tidak lagi jebol. Karena anggaran untuk membiayai penyakit-penyakit seperti ini cukup besar," aku Hasbi.

Olehnya itu, diupayakan agar dikurangi penanganannya sehingga alokasi anggaran di sektor kesehatan bisa berkurang dengan adanya upaya untuk pencegahan penyakit-penyakit yang telah disampaikan tersebut.

"Langkah pencegahan itu semisalnya bisa dicegah dengan cara pembatasan izin edar maupun kalau bisa ada cukai dan seterusnya," timpalnya.

Dia menambahkan, kehadiran Balai POM dalam reses juga untuk berkoordinasi tentang obat dan tempat isolasi farmasi. Dimana saat ini Pemkot Ternate sedang berupaya untuk membangun rumah sakit.

"Nah rencananya lokasi itu digunakan di Plaza Gamalama. Lalu kemudian juga ada laboratorium kesehatan daerah (Labkesda)," katanya.

Oleh karena itu, sambung Hasbi bahwa hasil pertemuan kali ini, pihaknya akan mendorong ke pemerintah pusat agar apa yang menjadi program daerah bisa dimaksimalkan.

"Kami bantu semaksimal mungkin agar titik baru pelayanan kesehatan di Kota Ternate atau Maluku Utara bisa maksimal," pungkasnya.

 

DPD RI Soroti Masalah Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

MEKKAH, OT - Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komite III DPD RI melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Delegasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Prof. Dailami Firdaus.

Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, ditemukan sejumlah persoalan serius yang dialami oleh jemaah, khususnya terkait peran dan kinerja syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang menjadi mitra penyelenggaraan haji.

“Kami mencatat beberapa persoalan lapangan yang langsung dirasakan oleh jemaah dan perlu ditindaklanjuti segera. Ini menyangkut prinsip pelayanan yang adil, layak, dan manusiawi,” ungkap Prof. Dailami, Jumat (30/5/2025).

Adapun beberapa permasalahan utama yang ditemukan, lanjut Prof Dailami, antara lain, Pertama, terpisahnya akomodasi antara pasangan dan pendamping lansia. 

Beberapa jemaah yang merupakan pasangan suami-istri atau lansia dengan pendampingnya dilaporkan ditempatkan di hotel berbeda, akibat pembagian layanan berdasarkan syarikah yang berbeda. Ini menyebabkan ketidaknyamanan dan menambah beban psikologis, terutama bagi jemaah yang lanjut usia dan membutuhkan pendampingan khusus.

Kedua, Keterlambatan distribusi kartu Nusuk, dimana Kartu Nusuk yang menjadi syarat utama untuk masuk wilayah Madinah dan Mekkah diberikan secara tidak merata dan terlambat karena perbedaan manajemen antar syarikah. 

Banyak jemaah yang akhirnya tertahan atau ditolak masuk ke kota suci, meskipun telah tiba sesuai jadwal, karena belum memiliki kartu tersebut.

Ketiga, Absennya muthowif di beberapa kelompok jemaah. Sejumlah syarikah tidak menyediakan muthowif atau pemandu ibadah, baik dalam prosesi umrah maupun haji. Ini menyebabkan kebingungan dan keresahan, terutama bagi jemaah yang belum memahami secara utuh tahapan dan tata cara ibadah, serta kondisi medan di Tanah Suci.

Terkait pernyataan Kementerian Agama RI, dimana penunjukan 8 syarikah dilakukan agar tidak terjadi monopoli, Prof. Dailami menilai, prinsip pemerataan harus dibarengi dengan standarisasi kualitas layanan dan pengawasan yang ketat.

“Penunjukan banyak syarikah sah-sah saja sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan. Kita perlu transparansi dalam pelaksanaan kontrak, mekanisme evaluasi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran. Niatnya sudah baik, tapi implementasi dilapangan masih bermasalah,” tegasnya.

DPD RI meminta agar Kementerian Agama meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh mitra penyelenggara layanan di Arab Saudi serta melakukan audit menyeluruh pasca musim haji untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

“Negara wajib hadir secara penuh untuk melindungi jemaah. Kita tidak boleh membiarkan warga negara berjuang sendiri dalam ibadahnya. Ini amanat konstitusi dan kemanusiaan,” pungkas Prof. Dailami.