Wali Kota Ternate Resmi Buka Kejuaraan Bulu Tangkis Wali Kota Cup I Antar-OPD

Pangkas TKD, Jojau Kesultanan Tidore Beri ''Warning'' ke Pemerintah Pusat

TIDORE, OT- Kesultanan Tidore menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap final. Namun, pemerintah pusat diminta tidak mengabaikan sejarah dan rasa keadilan masyarakat Tidore dalam menetapkan kebijakan pembangunan, termasuk pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Ishak Naser, Jojau Kesultanan Tidore, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2 dengan tema “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD”, yang digelar di halaman bekas Kantor Gubernur Irian Barat, di Tidore, Rabu (12/8/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kemampuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjalankan visi dan misi pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Forum Kwatak Bacarita Season II. 

Dalam dialog, Ishak menilai persoalan pemangkasan TKD tidak semata- mata berkaitan dengan angka dalam APBD. Menurutnya, kebijakan fiskal memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia menegaskan, desentralisasi kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan desentralisasi fiskal. “Bagaimana bisa anda mendesentralisasi kekuasaan pemerintahan tanpa diikuti dengan mendesentralisasi fiskal? Otoritas fiskal itu melekat pada pemerintah,” tegasnya. 

Menurutnya, daerah tidak akan mampu menjalankan kewenangan secara maksimal apabila ruang fiskalnya terus dipersempit. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ishak juga mengaitkan persoalan fiskal saat ini dengan perjalanan sejarah Tidore. Dia meminta pemerintah pusat memahami sejarah Tidore secara utuh sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat.

“Orang tidak memahami sejarah itu tidak akan bisa mewujudkan keadilan,” ujarnya.

Tokoh adat Tidore itu menegaskan, sikap Kesultanan Tidore terhadap NKRI sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan. Karena sikap Kesultanan terikat pada NKRI itu sudah jelas. Tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Tetapi menggugat pemerintah Republik Indonesia itu persoalan baru. 

Menurut Ishak, kritik terhadap pemerintah bukan berarti keinginan untuk keluar dari NKRI. Kritik tersebut merupakan bentuk pengingat ketika pemerintah dinilai keliru dalam memahami sejarah maupun menetapkan kebijakan.

“Kalau pemerintah tidak melakukan kesalahan dan tidak salah menginterpretasi sejarah sehingga tidak keliru dalam membuat kebijakan, kita tidak akan kritik. Tapi kalau salah, pasti kita kritik,” tegasnya.

Dalam konteks pemangkasan TKD, Ishak menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap daerah. Ia khawatir keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah semakin sulit menggerakkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kondisi ini mau diulangi lagi dengan sekarang di TKD. Daerah tidak bisa bergerak menurut kemajuan pembangunan, sementara daerah lain menikmati,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah pusat mengembalikan kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi Tidore dapat dikonversi menjadi kekuatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kembalikan TKD. Kita ambil sumber daya alam, kita olah menjadi sumber daya manusia yang handal, serta membangun pendidikan,” katanya.

Ishak juga mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh dampak kebijakan yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Kita bangsa yang punya martabat. Sangat kuat menahan lapar, tapi Anda tidak akan tahu bahasa apa yang muncul dari seorang yang lapar. Itu peringatan saya,” tegasnya.

Jojau Kesultanan Tidore juga menegaskan ke Presiden Prabowo, kalau Indonesia sudah bosan dengan Tidore, tolong disampaikan secara baik- baik, Agar Tidore juga akan keluar dengan baik- baik.

 

Persiapan Rakernas JKPI XII di Ternate Capai 80 Persen

TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-XII yang bakal digelar pada 26–30 Agustus 2026 di Kota Ternate.

Untuk mengetahui sejauh mana persiapan dalam menyambut ratusan tamu dari berbagai daerah bahkan mancanegara, Pemerintah Daerah melakukan rapat evaluasi di kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman dan dihadiri Sekda Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, para pimpinan OPD serta unsur terkait lainnya.

Berdasarkan rapat evaluasi terbaru, progres kesiapan panitia pelaksana kini telah menembus angka 80 persen.

Wali Kota Ternate, Dr H M. Tauhid Soleman, usai memimpin rapat, menyampaikan, rapat pemantapan dilakukan guna memetakan sejauh mana kesiapan tiap divisi sekaligus mengevaluasi catatan penting di lapangan. 

"Kami ingin melihat langsung sejauh mana progresnya. Ada beberapa catatan khusus yang harus diselesaikan dengan cepat oleh OPD teknis, terutama menyangkut lokasi-lokasi utama acara," ujar Tauhid.

Fokus perbaikan fisik saat ini meliputi pengerjaan jalur pejalan kaki (pedestrian), penataan median jalan, pembenahan di kawasan dalam Benteng Oranje, serta sejumlah titik krusial lainnya yang menjadi pusat kegiatan.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu optimis, seluruh pekerjaan pembenahan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Rekernas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Dr Rizal Marsaoly, menjelaskan, persiapan teknis mulai dari akomodasi, skema penjemputan, hingga fasilitas publik terus dimaksimalkan.

Sejumlah ikon publik yang sempat rusak, secara bertahap telah diperbaiki dan ditata ulang.

Rizal menambahkan, konfirmasi kehadiran para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari berbagai daerah.

"Sejauh ini sudah ada 47 kepala daerah yang mengonfirmasi siap hadir langsung di Ternate. Jika dihitung bersama seluruh rombongan delegasinya, diperkirakan ada sekitar 800 orang tamu yang akan datang ke Ternate," ungkapnya.

Rakernas JKPI ke-XII tahun 2026 ini dipastikan berlangsung semarak dengan menyajikan beragam agenda budaya, akademis, hingga pariwisata.

Menariknya, acara ini juga merambah panggung global dengan hadirnya peserta dari 16 negara pada ajang Simposium Internasional.

Informasi yang dihimpun dari pihak panitia, rangkaian agenda Rakernas akan diselenggarakan di sejumlah lokasi.

Dengan sisa waktu yang ada, Pemkot Ternate optimis seluruh detail persiapan dan kekurangan kecil dapat dirampungkan tepat waktu. Perhelatan skala nasional dan internasional ini diharapkan tak hanya memperkuat jejaring pelestarian warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Kota Rempah.