MITRA
Bappelitbangda
sample52

Pemkot Ternate Matangkan Rencana APBD 2027

Ayo Ke Ternate
sample52

Hampir 1000 Pelari Meriahkan Fort to Fort Fun Run Rakernas JKPI di Ternate

Ayo Ke Ternate
sample52

Rakernas JKPI Hampir Tuntas, UMKM Ternate Panen Cuan

Sekadau
sample52

Menangis Histeris di Lumbung Padi

BERITA TERKINI

Tindak Lanjut Keluhan Wali Murid, Sekdis Pendidikan Ternate Tinjau Langsung Fasilitas Sanitasi dan Air Bersih di SDN 8

TERNATE, OT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate bergerak cepat merespons aspirasi dan keluhan orang tua wali murid terkait kondisi fasilitas sanitasi serta ketersediaan air bersih di SD Negeri 8 Kota Ternate.

NASIONAL

Wali Kota Ternate Wakili APEKSI Soroti Regulasi Perkotaan di Hadapan DPD RI

JAKARTA, OT - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara tegas mengungkap berbagai persoalan mendasar dalam siklus pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat perkotaan.

Di hadapan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Wakil Ketua II pengurus pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, memaparkan bahwa rendahnya produktivitas regulasi daerah bukan disebabkan oleh minimnya kemauan pemerintah daerah, melainkan akibat krisis kapasitas kelembagaan serta beban ganda regulasi pusat.

Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional BULD DPD RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparannya, APEKSI membeberkan data empiris dari hasil inventarisasi di sejumlah kota anggota. Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) menunjukkan tren yang memprihatinkan.

Pada tahun 2025, realisasi pencapaian hanya berada di angka sekitar 49,5% (51 dari 103 Raperda), dan merosot tajam hingga pertengahan November 2026 menjadi sekitar 31,1%.

Pembahasan regulasi juga kerap menumpuk di Triwulan IV (back-loaded), yang berisiko menurunkan kedalaman telaah substansi.

Selain itu, persoalan regulatory lag (kesenjangan implementasi) menjadi hambatan nyata. Banyak Perda yang telah diundangkan tidak dapat beroperasi secara optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pelaksana terlambat atau belum ditetapkan.

Tercatat pula bahwa evaluasi pasca-legislasi (ex-post review) masih sangat minim, di mana baru sekitar 11% Perda berlaku yang dievaluasi sejak 2025.

Berdasarkan hasil kajian yang diusung APEKSI, terdapat empat titik hambatan utama yang menghimpit pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang efektif:

1. Volatilitas Regulasi Pusat Tanpa Early Warning : Kebijakan pusat—terutama pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), Barang Milik Daerah (BMD), penataan perangkat daerah, hingga penyesuaian pidana—kerap berubah cepat tanpa informasi dini yang resmi. Pemerintah kota selama ini hanya mengandalkan jalur informal seperti grup WhatsApp Kabag Hukum atau media massa.

2. Rantai Birokrasi Berlapis dan Disparitas Harmonisasi : Proses harmonisasi, fasilitasi Gubernur, hingga evaluasi Kemendagri berjalan panjang tanpa standar waktu baku yang mengikat. Padahal, beban harmonisasi daerah didominasi oleh Rancangan Perkada yang mencapai puluhan dokumen per tahun.

3. Defisit SDM Perancang dan Anggaran yang Terfragmentasi : Mayoritas kota mengalami krisis tenaga fungsional perancang perundang-undangan (bahkan ada kota yang tidak memiliki sama sekali meski mengajukan puluhan Raperda/Raperkada), didukung oleh minimnya anggaran siklus legislasi dan ketiadaan tenaga ahli hukum di DPRD.

4. Beban Mandat Baru Tanpa Kejelasan Fiskal (Unfunded Mandates) : Kewajiban pembentukan kelembagaan atau program baru dari pusat sering kali dibebankan ke daerah tanpa diimbangi skema pendanaan transfer pusat yang memadai.

.

Demi memperkuat otonomi daerah dan menciptakan kepastian hukum di kawasan perkotaan, APEKSI melalui Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman menyodorkan 6 Pilar Reformasi Legislasi yang diharapkan dapat dikawal bersama oleh BULD DPD RI dan Pemerintah Pusat.

  • Peringatan Dini & Transisi Wajib: Membangun kanal notifikasi resmi terintegrasi (seperti JDIHN) untuk kebijakan pusat serta menjamin pedoman teknis terbit bersamaan dengan regulasi induknya. 261117
  • Penyatuan Standar Harmonisasi: Menyelaraskan standar telaah antara Kemenkum, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi dengan batasan waktu maksimal yang mengikat (7–10 hari kerja per tahapan).

Pemkot Ternate Resmi Cabut Status Darurat Karhutla TPA Buku Deru-Deru Takome

TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi mencabut Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setelah perjuangan intensif selama tiga pekan memadamkan Kebakaran Hutan dan Landfill (Karhutla) di UPTD TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome.

Krisis lingkungan yang sempat mengancam keselamatan ribuan jiwa ini berhasil dituntaskan berkat kolaborasi multisektoral serta terobosan taktik pemadaman bawah tanah.  

Kebakaran di area TPA Buku Deru-Deru mulai terdeteksi sejak 4 Oktober 2026. Situasi dengan cepat berkembang menjadi eskalasi ekstrem akibat terbakarnya tumpukan sampah di kedalaman 10 meter yang memicu kepulan asap beracun berbahan gas metana.

Puncak krisis tercatat pada 17 Oktober 2026 dengan kemunculan 92 titik api yang melanda area seluas kurang lebih 11 hektar di zona aktif TPA dan lereng Gunung Gamalama.  

Berdasarkan data spasial BPBD Kota Ternate, ancaman langsung dari kabut asap tersebut berdampak pada 6.768 jiwa penduduk. Dari jumlah itu, sebanyak 671 jiwa berada dalam kelompok rentan kritis yang meliputi 304 lansia, 240 balita, 67 bayi, serta 60 ibu hamil dan menyusui.

Kondisi udara sempat memburuk drastis dengan tingkat partikulat PM 2.5 di permukiman warga mencapai angka 278 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal aman di angka 25.  

Pada minggu-minggu awal, penyiraman permukaan konvensional terbukti tidak efektif menembus titik bara di dalam timbunan sampah padat. Hal ini membuat status tanggap darurat sempat diperpanjang selama tujuh hari tambahan (17–23 Oktober 2026).  

Titik balik operasional baru tercapai melalui penerapan metode Dual-Action, yakni kombinasi Ekskavasi Masif menggunakan alat berat untuk membedah tumpukan sampah yang memblokir akses, serta Injeksi Air Kedalaman menggunakan pipa khusus yang menusuk langsung ke pusat bara bawah tanah.  

Operasi hidrologis ini didukung secara masif dengan lonjakan konsumsi air mencapai 240.000 liter per hari pada masa puncak, yang disuplai melalui kolaborasi 162 unit truk tangki.

Kekuatan armada di lapangan melibatkan sinergi penuh antara lain, 4 unit mobil pemadam kebakaran bersama armada suplai, 3 unit Water Cannon dari Polres Ternate dan Brimob Polda Malut, 7 unit alat berat ekskavator dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BPJN Maluku Utara serta bantuan truk suplai tangki air dari Balai Kementerian PUPR, Dinas PU, hingga PDAM.  

Seluruh operasi penanganan ini digerakkan dengan tingkat response time pengerahan armada yang stabil di angka 25 menit.  

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan dan instansi terkait berhasil menangani secara presisi 201 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Guna melindungi warga dari paparan racun, distribusi logistik pelindung dilakukan secara strategis dengan menyalurkan lebih dari 25.000 masker—termasuk 32.550 masker bedah dan 6.360 masker respirator KN95—serta pasokan oksigen dan sarung tangan medis bagi para relawan di titik pusat bencana (Ground Zero).

Warga di sekitar lokasi juga diinstruksikan untuk menutup rapat ventilasi rumah demi memblokir masuknya emisi gas beracun.  

Menyusul keberhasilan pemadaman total api bawah tanah dan pencabutan status darurat bencana, Pemerintah Kota Ternate langsung mengalihkan fokus pada cetak biru rehabilitasi jangka panjang.

Sistem pengelolaan sampah lama berjenis Open Dumping yang dinilai berbahaya resmi ditinggalkan dan ditransisi menuju Controlled Landfill.  

Infrastruktur permanen yang dibangun meliputi, Sistem Pipa Injeksi: Jalur hidran siap pakai yang menembus hingga ke dasar timbunan, Venting Gas Metana: Jaringan pipa vertikal untuk melepas akumulasi gas secara aman dan meredam tekanan pembakaran dari bawah, Soil Capping: Lapisan tanah penutup harian tebal untuk mengisolasi oksigen dan mencegah oksidasi, serta Green Buffer Zone: Sabuk pepohonan lebat sebagai zona penyangga fisik antara area TPA dan permukiman warga Takome serta Sulamadaha.  

Skema pembiayaan transformasi ini didukung melalui alokasi APBD Kota Ternate serta intervensi teknis dari Balai Kementerian PUPR.

Dengan nihilnya korban jiwa luka berat serta terkendalinya seluruh titik api, krisis karhutla di TPA Buku Deru-Deru kini dinyatakan selesai sepenuhnya.

 


NUSANTARA
VIDEO
BISNIS
TERPOPULER
EDUKASI
POLITIK
BOLA
LOKAL
TRAVEL